SARANA PRASARANA

Sarana Prasarana dan Kelembagaan

Infrastruktur, sarana dan prasarana sangat penting bagi pengembangan wilayah di Jawa Timur. Infrastruktur yang memadai erat kaitannya dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Sarana transportasi berdasarkan data BPS Jawa Timur ( Jawa Timur dalam Angka Tahun 2014) tercatat bahwa panjang jalan raya di Jawa Timur yang tergolong jalan provinsi adalah 1.760,91 km. Sekitar 36,90 persen dari total panjang jalan provinsi pada tahun 2012 adalah termasuk dalam kategori baik, 48,82 persen termasuk dalam kategori sedang, dan yang rusak ringan dan berat ada 14,27 persen. Kondisi jembatan provinsi Jawa Timur sebanyak 1.212 buah dengan panjang 13.215 meter dan dalam kondisi baik sebanyak 1.135 buah dengan panjang 12.572 meter, sisanya dalam keadaan rusak ringan. Prasarana penyeberangan mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat, baik internal provinsi maupun antar provinsi melalui Lintas Ujung – Kamal, Lintas Gilimanuk – Ketapang dan Lintas Jangkar – Kalianget. Perkembangan perekonomian Jawa Timur menuntut pergerakan barang yang semakin banyak volumenya, dan semakin cepat didukung empat pelabuhan di Jawa Timur (Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, Pelabuhan Probounggo Dan Pelabuhan Tanjung Wangi) antar pulau dan aktivitas ekspor dan impor dengan volume peti kemas yang bongkar muat yang tinggi. Ketersediaan pelabuhan yang memadai sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting, karena bukan hanya pelaku bisnis saja yang dapat memperoleh manfaat, tapi juga harus rakyat di seputar pelabuhan dan juga perekonomian Jawa Timur. Selain dukungan infrastruktur darat dan air, penyediaan transportasi melalui udara di Jawa Timur dilakukan di 3 (tiga) Bandara Juanda dan Bandara Abdulrahman Saleh dan Bandara Blimbingsari Banyuwangi.

Sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai di Jawa Timur. Di Jawa Timur terdapat 7 (tujuh) wilayah sungai yang memiliki 686 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu : 1) Wilayah Sungai Bengawan Solo memiliki 94 DAS (lintas Provinsi dan menjadi kewenangan Pusat); 2) Wilayah Sungai Brantas memiliki 220 DAS (strategis nasional/ kewenangan Pusat); 3) Wilayah Sungai Madura – Bawean memiliki 173 DAS (lintas Kabupaten/ kewenangan Provinsi); 4) Wilayah Sungai Welang – Rejoso memiliki 36 DAS (lintas Kabupaten/ kewenangan Provinsi); 5) Wilayah Sungai Bondoyudo – Bedadung memiliki 47 DAS (lintas Kabupaten/ kewenangan Provinsi); 6) Wilayah Sungai Pekalen – Sampean memiliki 56 DAS (lintas Kabupaten/ kewenangan Provinsi) dan 7) Wilayah Sungai Baru – Bajulmati memiliki 60 DAS (lintas Kabupaten/ kewenangan Provinsi).

Tabel 3.1. Jumlah Waduk, Volume Tampung, Kapasitas Efektif dan Luas Daerah Genangan pada Wilayah Sungai di Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah mata air yang cukup banyak dan tersebar di seluruh Wilayah sungai. Berdasarkan data Pengairan dalam angka dari tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, luas catchment Area yang dapat diidentifikasi berdasarkan wilayah sungai, cenderung nilainya tetap. Selain Sungai, sumber daya air yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air adalah 89 buah waduk tersebar hampir di seluruh Jawa Timur. Sedangkan jumlah mata air yang ada masih tetap tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 4.389 mata air, yang memiliki debit rerata tahunan yang sama yaitu 73,20 m³/detik, serta memiliki volume tahunan 2.308,57 m³.

Tabel 3.2. Jumlah Mata Air, Debit Rerata Tahunan dan Volume Tahunan di Wilayah Sungai UPT PSDAW di Jawa Timur Tahun 2012

Sebagaimana termuat dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Bagian Kedua tentang Prasarana Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian, yang terinci dalam Pasal 16, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan dan / atau mengelola prasarana Pertanian yang meliputi: jalan usaha Tani, jalan produksi, dan jalan desa, bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar. Selanjutnya dalam Pasal 17 juga menyebutkan bahwa selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan / atau mengelola prasarana pertanian yang dibutuhkan Petani. Sebaliknya Petani memiliki kewajiban memelihara prasarana Pertanian yang telah ada.